APA KATA AHLI HUKUM TATA NEGARA TENTANG UNDANG UNDANG DI NKRI TERKAIT YG LAGI RAME

APA KATA AHLI HUKUM TATA NEGARA TENTANG UNDANG-UNDANG DI NKRI TERKAIT YG LAGI RAME?
“Bagi Presiden yang menjadi petahana tidak ada kewajiban untuk cuti atau mengundurkan diri. Pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita,” ujar Yusril, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/9/2018).

2 thoughts on “APA KATA AHLI HUKUM TATA NEGARA TENTANG UNDANG UNDANG DI NKRI TERKAIT YG LAGI RAME”

  1. Terus pertanyaanya bagaimana kalau dia menggunakan kekuasaan dan kebijakan juga fasilitas negara apalah juga diatur.. kalau nggak di atur enak bangettt tuh presiden petahana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *