Secara umum perubahan ini menjadikan UU terorisme jauh lebih baik dr sebelumnya

Secara umum perubahan ini menjadikan UU terorisme jauh lebih baik dr sebelumnya..
1. Dlm upaya paksa, khususnya penangkapan & penahanan, harus dilaksanakan sesuai dg prinsip2 HAM. Apabila penyidik melanggar maka akan dipidana, bukan sekedar pra peradilan ??
2. Pengaturan penyadapan cukup baik krn harus dg persetujuan ketua pengadilan negeri. Klopun trdesak, penyidik hanya diberi waktu 3 hari utk memperoleh penetapan pengadiln ??
3. Ada perlindungan thd penegak hukum, ahli, & saksi, sekaligus keluarganya ??
4. Ada bab khusus soal perlindungan korban.
Korban berhak atas kompensasi & restitusi ??
Sayangnya pidana pengganti restitusi trlalu rendah, khawatir trpidana enggan memenuhi restitusi & cukup memilih pidana pengganti. Padahal tujuan restitusi utk kepentingan korban.
Korban berhak atas bantuan medis & psikologis.
Utk bantuan medis, BPJS mesti up date niy, krn selama ini BPJS gak terima klaim korban terorisme.
Walo terdakwa diputus bebas, tp krn jelas2 ada korban maka tetep dapat kompensasi ??
Walo tdk ada trpidana krn trduga meninggal tetep dapet kompensasi ??
5. Terdapat Bab khusus ttg pencegahan terorisme yg trdiri dr kesiapsiagaan, kontraradikalisasi yg menyasar kelompok rentan trpapar terorisme, & deradikalisasi yg merehabilitasi kelompok yg telah trpapar terorisme.
Bahwa pencegahan terorisme harus dilakukan sesuai dg prinsip2 HAM ??
6. Bab kelembagaan.. fungsi BNPT tdk menyebutkan fungsi penindakan. Harusnya dasar hukum kelembagaan BNPT soal struktur dirubah, menghapus deputi penindakan ??
BNPT fokus pada mendukung Presiden dalam strategi nasional pemberantasan terorisme, trmasuk upaya pencegahan terorisme.
Namun demikian, perubahan UU ini masih meninggalkan catatan:
1. Definisi terorisme semoga gak mempersempit unsur2 terorisme
2. Unsur “tampilan” org yg diduga memiliki hububngan dg organisasi terorisme dikhawatirkan membentuk stigma. Jangan sampai bahkan masyarakat dg mudah menuduh orang dg penampilan tertentu merupakan teroris.
3. Tidak ada mekanisme konplain yg memuat kompensasi atas terjadinya torture, extra judicial killing, dan/atau korban salah tangkap.
Padahal hal ini masih trjadi, contoh kasus siyono & MJ.
4. Masih ada pelibatan TNI, padahal basis pemberantasan terorisme di Indonesia adalah criminal justice system. Tapi klo point ini keknya deal kelas berat, klo ga ada bisa ga jd disahkan jg niy perubahan UU ??
Semoga perubahan UU terorisme ini berdampak lebih baik Bangsa & Negara Indonesia.
Fauziah Rasad
25 Mei 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *